BSSN Mengharap RUU Keamanan Siber Selekasnya Disahkan Jadi UU

BSSN Mengharap RUU Keamanan Siber Selekasnya Disahkan Jadi UU

Djoko Setiadi Kepala Tubuh Siber serta Sandi Negara (BSSN) mengutarakan, Indonesia benar-benar memerlukan payung hukum berbentuk Undang-undang yang mengendalikan dunia siber secara detail. Sebab dengan jumlahnya pemakai internet yang banyak serta terus makin bertambah, unsur keamanan siber jadi segi penting di Indonesia. Kepala BSSN menyebutkan, banyak beberapa negara yang amankan kedaulatan sibernya, sebab sadar jaga dunia siber tidak kalah penting dengan amankan teritorial darat, laut serta udara.

Jika kedaulatan daerah seperti daratan, perairan serta udara diikuti dengan koordinat, menurut Djoko Setiadi, kedaulatan siber diikuti dengan nomor internet protocol (IP). Selanjutnya, Kepala BSSN menjelaskan, Indonesia seringkali mendapatkan serangan dari faksi asing. Ia mengatakan serangan siber paling masif yang tertera dalam skema pertahanan siber BSSN datang dari Rusia.

Baca juga : Keamanan Internet Indonesia Masih Jelek Hingga Rawan Intimidasi Siber

Kepala BSSN mengharap, Undang-Undang Keamanan Siber menguatkan usaha Pemerintah andonesia jaga keamanan dunia maya dari beberapa intimidasi. “Pasti UU Keamanan Siber penting. Kami mengharap RUU yang idenya telah kami bawa serta ke DPR selekasnya disahkan jadi UU serta diresmikan,” katanya dalam diskusi publik yang diadakan di lokasi Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019). Selain itu, dalam komunitas yang sama, Pratama Persadha pegiat keamanan siber mengatakan, berdasar hasil analisa Microsoft serta Frost and Sullivan, kekuatan kerugian ekonomi di Indonesia karena kejadian keamanan siber sampai 34,2 miliar Dollar AS (sama dengan Rp483 triliun).

Tidak hanya kerugian finansial, lanjut Pratama, kejadian keamanan siber dapat juga lemahkan potensi beberapa organisasi di Indonesia, untuk manfaatkan kesempatan yang berada di masa ekonomi digital. Sebatas didapati, RUU Keamanan serta Ketahanan Siber masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI Tahun 2015-2019. RUU ide Pemerintah itu masuk gantikan RUU mengenai Persandian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *